Heriyoko
JAKARTA, Kebijakan pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar 50 persen juga berdampak pada kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ke luar negeri.
Kunker luar negeri yang biasanya dua kali setahun menjadi sekali. Akibatnya terjadi sisa anggaran terutama untuk tahun 2025 yang sudah direncanakan. Bahkan untuk tahun 2024, perjalanan ke luar negeri yang rencananya dilaksanakan Desember 2024 pun dibatalkan.
Sementara itu berkembang keinginan agar anggaran yang sudah direncanakan dan dialokasikan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dialihkan untuk perjalanan dalam negeri. Hal ini dilakukan agar anggaran yang ada bisa terserap.
Padahal, sebagaimana diketahui, pemotongan anggaran perjalanan ke luar negeri agar dana yang ada digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan mendasar rakyat di tengah ekonomi sedang sulit.
Sebagai wakil rakyat, pejuang suara rakyat kalau anggaran sisa dialihkan ke perjalanan dalam negeri, pertanyaannya apa manfaatnya buat rakyat Jakarta. Bahkan, perjalanan luar negeri pun dipertanyakan dampaknya buat warga Jakarta.
Terkait hal itu, , Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin menegaskan anggaran sisa akibat pemotongan 50 persen, tidak bisa dialihkan ke perjalanan dalam negeri.
"Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) itu tidak bisa dialihkan ke perjalanan dalam neger" ikata wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). di gedung DPRD DKI Jakarta., Senin (23/12/2024) (hy)
